Rosan Pastikan Danantara Bisa Diawasi BPK-KPK : Tak Kebal Hukum

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa Danantara dapat diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Roeslani menyampaikan hal ini sebagai respons terhadap kabar yang menyatakan bahwa direksi Danantara kebal dari pengawasan KPK.

“Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Roeslani juga menyatakan bahwa BPK dapat melakukan audit terhadap Danantara karena terdapat perusahaan-perusahaan di dalamnya yang memiliki public service obligation (PSO).

Ia membantah rumor yang menyebutkan bahwa Danantara tidak bisa diaudit oleh KPK dan bahwa BPK harus mengklarifikasi hal tersebut. Menurutnya, semua pihak berhak melakukan audit dan pengawasan terhadap Danantara.

“Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar,” kata dia.

Rosan juga menegaskan bahwa pihaknya akan melibatkan sebuah tim independen untuk melakukan penyeleksian terhadap anggota yang akan bergabung dalam struktur Danantara.

Tim independen ini, tambahnya, akan terdiri dari anggota dalam dan luar negeri untuk melakukan penyeleksian terhadap tim Danantara.

“Oleh sebab itu, kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi,” ujarnya.

Saat ini, terdapat 7 BUMN besar yang akan dialihkan ke Danantara. Mereka antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.