RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) telah mengajukan ide untuk menerapkan sistem kontrak jangka panjang dengan maskapai penerbangan dalam menyediakan transportasi untuk ibadah haji.

Usulan ini diajukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Perhubungan pada hari Senin (24/2/2024).

Menurut Hilman, perlu dilakukan telaah menyeluruh agar skema kontrak jangka panjang dengan maskapai penerbangan dapat dipertimbangkan guna meningkatkan layanan bagi jemaah, terutama dalam hal transportasi.

“Kami mengusulkan perlunya sebuah telaah yang komprehensif agar skema kontrak jangka panjang dengan maskapai penerbangan dapat dipertimbangkan,” ujar Hilman di Gedung DPR RI. Hilman menjelaskan bahwa usulan itu disampaikan dalam rangka menjamin pelayanan yang lebih baik bagi jemaah, terutama dari sisi transportasi.

Hilman juga menyatakan bahwa kontrak jangka panjang berpotensi mengurangi biaya penerbangan ibadah haji.

“Dengan kontrak yang lebih berjangka panjang ini kita dapat menciptakan stabilitas harga, peningkatan efisiensi perencanaan serta memberikan kepastian layanan bagi jemaah haji,” kata Hilman.

“Selain itu, maskapai penerbangan juga berpotensi menawarkan harga khusus dengan kontrak jangka panjang, sehingga biaya penerbangan ibadah haji dapat lebih terkendali dan terjangkau,” sambungnya.

Hilman menyoroti pentingnya memberikan layanan transportasi yang terbaik bagi jemaah, terutama mengingat perkiraan bahwa jumlah jemaah haji ke depan diprediksi akan meningkat.

“Ini penting sekali kaitannya juga dengan proyeksi jumlah jemaah haji yang akan semakin banyak mungkin di tahun-tahun berikutnya. Sesuai dengan visi Saudi 2030 yang akan memfasilitasi atau melayani jutaan jemaah haji dari seluruh dunia,” pungkasnya.