Beleid ini, kata Agustomi, jadi rujukan dalam rangka membenahi dan menegakan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan Pendamping Desa yang berkualitas dan profesional.

“Merujuk pada ketentuan Pasal dimaksud, maka jelas dan tegas pendamping Desa di semua tingkatan baik itu Nasional, Provinsi hingga Desa dilarang mencalonkan diri sebab Pendamping Desa penggajian atau honornya bersumber dari keuangan negara kecuali yang bersangkutan telah ajukan pengunduran diri terlebih dahulu pada saat pendaftaran calon,” tekan Agustomi.

Agustomi kembali menegaskan, agar setiap pendamping Desa membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dan taat pada isi Pasal dimaksud di atas.

Jika nantinya di kemudian hari terbukti yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal tersebut maka bersedia untuk diberhentikan dan bersedia di proses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini Kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, selain ingin menegakkan hukum juga Kemendes yang dipimpin oleh Bapak Yandri Susanto juga untuk melaksanakan Asta Cita ke 6 Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Agustomi.