7 Tersangka Korupsi Pertamina Ditahan Kejaksaan Agung, Diduga Rugikan Negara Rp193,7 T
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Diduga kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, Kejaksaan Agung RI menahan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) subholding serta kontraktor kontrak kerja sama pada rentang waktu 2018-2023.
Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, yang mengumumkan penahanan ketujuh tersangka tersebut di Kompleks Kejagung, Senin (24/2/2025) malam.
Penyidik Jampidsus Kejagung telah memeriksa 96 saksi dan 2 ahli terkait kasus korupsi tersebut, di mana tujuh di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Ketujuh tersangka tersebut meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS, Direktur PT Pertamina International Shipping YF, Vice President Feed Stock Management PT Kilang Pertamina International AP, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa MKAN, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim DW, serta Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur PT Orbit Terminal Mera YRJ.
Harli Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menjelaskan bahwa setelah memeriksa sejumlah saksi pada hari Senin, penyidik menetapkan tujuh di antaranya sebagai tersangka yang langsung ditahan.
”Kami harapkan ke depan BUMN kita, seperti Pertamina, mengalami banyak perubahan positif, khususnya tata kelola, sehingga Pertamina memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada awak media, mengutip Kompas.com.
Mayoritas minyak mentah dan produk kilang diimpor sehingga harga indeks pasar bahan bakar minyak (BBM) yang dijual ke masyarakat lebih tinggi, berdampak pada subsidi BBM dari APBN.
”Adanya perbuatan melawan hukum itu merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Pertama kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor BBM melalui broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi,” terangnya mengutip dari sumber yang sama.
Tentunya tindakan ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi di sektor energi dan memastikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.
Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga mengingatkan bahwa mereka akan terus mendalami dugaan korupsi lainnya yang mungkin melibatkan pihak-pihak terkait di sektor minyak dan gas nasional

Tinggalkan Balasan