Kasus Tata Kelola Minyak, Pertamina Evaluasi dan Perbaikan Besar-Besaran

RAKYAT NEWS, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) sedang menghadapi kasus terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, sub-holding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Kasus ini sedang ditelusuri oleh Kejaksaan Agung.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola yang lebih baik setelah kasus yang diselidiki oleh Kejaksaan Agung.

Pertamina dan Kementerian ESDM akan terus berkoordinasi untuk mengevaluasi proses yang berjalan. Pihaknya juga akan menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghindari dampak negatif terhadap perusahaan dan keuangan negara.

Simon menyatakan bahwa perbaikan dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap perusahaan dan keuangan negara.

“Dan celah-celah yang kita dengar dari fakta hukum kita perbaiki. Dan tentunya semakin mendapat cara agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan atau pun keuangan negara,” tegas Simon dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Sementara, Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses impor minyak. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi impor untuk mencapai swasembada pangan.

“Namun demikian dengan bertumbuhnya industri, kebutuhan masyarakat atas energi juga meningkat. Nah ini apabila kita masih memerlukan impor dari luar negeri, pengadaan dari luar negeri, kita akan memperbaiki tata kelola impor dengan masukan proses yang berjalan saat ini dan berkoordinasi dengan pemerintah,” tutupnya.