RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan tentang retret yang diikuti oleh kepala daerah di Akademi Militer Magelang yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret tersebut berlangsung sesuai prosedur tanpa melanggar aturan.

Laporan mengenai hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil kepada KPK pada Jumat (28/2). Feri Amsari dari Universitas Andalas yang juga merupakan anggota Koalisi Masyarakat Sipil dan pakar hukum tata negara menyatakan bahwa kegiatan tersebut diduga melanggar peraturan.

Setelah melakukan penelitian, ditemukan beberapa kejanggalan, salah satunya adalah penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pelaksana retret. Hal ini disoroti karena PT tersebut dianggap memiliki hubungan dengan pihak berwenang.

“Oleh teman-teman peneliti dilakukan penelusuran, penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan,” kata Feri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka,” tambah dia.

Mengenai hal ini, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa siapapun boleh melaporkan pelaksanaan retret kepala daerah ke KPK. Ia menegaskan bahwa retret tersebut telah sesuai prosedur dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

“Ya itu hak kalo melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Prasetyo memastikan bahwa penunjukan pelaksana hingga pelaksanaan retret telah dilakukan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa proses penunjukan pelaksana dilakukan secara terbuka.