Jika Terpilih Jadi Gubernur, IYL: Pergub Pertama Tak Wajibkan Seragam Sekolah

Makassar, Rakyat News – Usai dikukuhkan sebagai doktor di bidang hukum pendidikan, Ichsan Yasin Limpo (IYL) berkomitmen untuk merealisasikan apa yang menjadi gagasan di disertasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Di depan guru besar dan tamu undangan, IYL yang di Pilgub Sulsel menyiapkan subsidi 1,5 triliun per tahun untuk pendidikan, berkomitmen memajukan kualitas pendidikan.

Salah satu yang ia siapkan jika rakyat dan izin Allah menghendaki menjadi gubernur, adalah peraturan gubernur (pergub) tentang tidak mewajibkan siswa SD sampai SMU memakai seragam sekolah.

Bahkan, Ichsan berikrar, hal yang paling pertama dia dilakukan jika terpilih kelak adalah menerbitkan Pergub yang mengatur perihal seragam pendidikan yang masuk dalam tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

“Bahwa kalau ada izin Allah untuk saya jadi Gubernur. Maka yang paling pertama saya tandatangani adalah Pergub untuk tidak lagi mewajibkan peserta didik menggunakan seragam sekolah,” kata Ichsan di Auditorium Prof Amiruddin, Unhas, Kamis (8/2/2018).

Tidak hanya itu, dia juga akan mengupayakan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama.

Perihal pengembangan kualitas pendidikan, Ichsan telah mengupas tuntas dan banyak diapresiasi oleh sejumlah guru besar Unhas. “Dan Insya Allah, mendorong Kabupaten/Kota untuk tidak lagi wajib seragam,” kata pelopor perda pendidikan gratis di Indonesia ini.

Rencana Ichsan ini bukan hal yang tidak beralasan. Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan berdasarkan tentang seragam dan penampilan peserta didik.

“Karena yang mau sekolah bukan bajunya. Bukan sendalnya. Tetapi yang mau sekolah adalah otaknya,” tandas Ichsan yang mendapat aplaus meriah dari sejumlah guru besar dan ratusan tamu undangan.

Pergub tidak mewajibkan seragam sekolah bagi siswa, merupakan pertamakalinya disampaikan IYL di depan publik. Program ini masuk dalam visi-misi IYL tentang peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan bebas pungutan. (*)