RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menerima banyak saran dan masukan terkait rencananya untuk mencabut moratorium penempatan pekerja migran ke Arab Saudi. Ia diingatkan agar berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru setelah kebijakan tersebut diterapkan.

“Dari beberapa pihak bahwa harus hati-hati supaya masyarakat kita ini jangan sampai nanti ketika ini dibuka maka ada banyak masalah baru yang muncul,” kata Karding usai pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (21/4), sebagaimana rilis KP2MI di Jakarta.

Selain itu, Karding juga disarankan untuk memastikan dan mengutamakan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dalam proses pencabutan moratorium.

Kementerian P2MI terus berusaha mencari solusi terbaik, termasuk berdiskusi dengan DPR dan pihak terkait, termasuk Pemerintah Arab Saudi.

Tujuan dari upaya tersebut adalah agar penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi bisa terlaksana dengan baik, aman, dan dengan perlindungan yang terjamin.

“Jadi mesti dibuka (penempatan ke Arab Saudi) karena akan membuka lapangan kerja … Menempatkan dengan membuat perjanjian dengan Arab Saudi itu sebenarnya melakukan pelindungan,” ujar Karding.

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat 195 ribu pekerja migran Indonesia yang tidak terdata secara prosedural.

“Akan kita percepat. Tinggal cari jalan tengahnya. Yang penting perlindungan untuk pekerja migran kita bagus,” tuturnya.

Karding juga menegaskan bahwa Kementerian P2MI berfokus pada perbaikan tata kelola Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar pembukaan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi berjalan sesuai tujuan.

Jika moratorium tersebut dicabut, Pemerintah Arab Saudi menjanjikan 650 ribu lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia, yang terdiri dari 400 ribu pekerjaan untuk pekerja domestik dan 250 ribu pekerjaan untuk mereka yang memiliki keterampilan tertentu.