Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, Ditjen PAS menargetkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus warga binaan di Pulau Nusakambangan. Marshudi menyebut proyek ini akan dimulai pada Juli atau Agustus 2025 dan akan menjadi percontohan nasional.

“Nusakambangan akan jadi pilot project, dan ke depan kami ingin setiap provinsi memiliki BLK khusus warga binaan,” ujarnya.

Yayasan Bina Warga Indonesia sendiri memiliki lima misi utama dalam program Reintegrasi Produktif. Pertama, membekali warga binaan dengan keterampilan dan sertifikasi kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Kedua, menyediakan lapangan kerja padat karya di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketiga, memberikan peluang penghasilan bagi keluarga warga binaan yang terdampak ekonomi akibat situasi hukum anggota keluarganya. Keempat, mendorong reintegrasi sosial pasca-pembebasan melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha. Kelima, membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, korporasi, dan lembaga CSR dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pencegahan residivisme.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kedua pihak menyepakati langkah sinergis untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, inklusif, dan produktif secara ekonomi. Kolaborasi multipihak diharapkan mampu mengubah paradigma pemasyarakatan dari sekadar menjalani hukuman menjadi proses pembentukan masa depan yang lebih baik bagi narapidana dan lingkungan sosialnya.

Dengan dukungan pelatihan, akses ekonomi, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat, proses reintegrasi warga binaan tidak lagi berhenti di balik tembok lapas, melainkan menjadi jembatan menuju perubahan yang berkelanjutan.