RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp1.157,77 triliun.

Angka tersebut tercantum dalam dokumen resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 yang disampaikan kepada DPR, Selasa (20/5).

Menariknya, alokasi terbesar dalam struktur pagu belanja tersebut diberikan kepada Badan Gizi Nasional yang mencapai Rp217,86 triliun, menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang selama ini konsisten menjadi penerima anggaran terbesar.

Besarnya anggaran Badan Gizi Nasional tidak lepas dari program prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut Sri Mulyani sebagai salah satu pendorong utama transformasi sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Program unggulan nasional terus didorong, termasuk penguatan pelaksanaan MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama anggota DPR.

Sebagai perbandingan, anggaran MBG pada tahun 2025 semula hanya Rp71 triliun, kemudian dinaikkan sebesar Rp100 triliun menjadi total Rp171 triliun. Dengan demikian, terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp46,86 triliun pada tahun anggaran 2026.

Dalam KEM-PPKF juga tercatat sebanyak 98 K/L akan menerima alokasi anggaran tahun depan. Pemerintah disebutkan tetap memfokuskan belanja negara pada efisiensi belanja operasional dan perbaikan struktur anggaran yang lebih berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Setelah Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertahanan berada di posisi kedua dengan pagu Rp167,4 triliun, sedikit meningkat dari tahun 2025 yang sebesar Rp166,2 triliun.

Kepolisian Republik Indonesia menempati urutan ketiga dengan alokasi Rp109,67 triliun. Angka ini justru turun dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp126,62 triliun.

Di peringkat keempat, Kementerian Kesehatan menerima pagu sebesar Rp104,35 triliun, sedikit menurun dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp105,7 triliun.

Berikutnya, Kementerian Sosial memperoleh alokasi Rp76,04 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp79,6 triliun.

Kementerian Agama menyusul di urutan keenam dengan anggaran Rp75,21 triliun, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di posisi ketujuh dengan alokasi Rp70,86 triliun.

Sri Mulyani menargetkan total belanja negara pada 2026 berkisar antara 14,19 persen hingga 14,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara juga diproyeksikan meningkat ke kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB.

Dengan asumsi tersebut, defisit anggaran akan dikendalikan pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap PDB, atau hampir setara dengan proyeksi defisit pada tahun 2025 yang berada di level 2,53 persen.

Penetapan pagu indikatif ini menjadi bagian awal dari proses penyusunan RAPBN 2026, sekaligus mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintahan baru yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama di tengah upaya menjaga kesinambungan fiskal.