Program ini diperkirakan menelan biaya Rp28 triliun per tahun dan dijalankan hingga 2029.

Reformasi Struktural dan Infrastruktur

Hilirisasi Industri :

Pemerintah fokus pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan daya saing industri nasional.

Infrastruktur :

Anggaran sebesar Rp400,3 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan energi, guna mendukung transformasi ekonomi.

Danantara :

Peluncuran dana investasi nasional Danantara yang mengelola aset BUMN untuk mendukung proyek strategis dan investasi jangka panjang.

Pemberdayaan UMKM dan Ketenagakerjaan

Kredit Usaha Rakyat (KUR): Penyaluran KUR difokuskan pada sektor prioritas seperti pertanian, perdagangan, dan manufaktur, dengan target penyaluran hingga Rp287,47 triliun pada tahun 2025.

Insentif Pajak untuk Sektor Padat Karya :

Pemberian PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Ketahanan Pangan dan Energi”

Ketahanan Pangan :

Anggaran sebesar Rp124,4 triliun dialokasikan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Energi Terbarukan :

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transisi energi ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik dan pengembangan energi terbarukan, termasuk melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).

Dapat disimpulan kebijakan negara tahun 2025 mencerminkan upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, dan mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan global.

Namun, tantangan implementasi, efektivitas program, dan keberlanjutan fiskal menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan kebijakan ini.

Kini kita kembali pada diri kita masing – masing sebagai pengurus Kadin Indonesia, sebatas mana kita sebagai anak negeri ini mampu membedah kebijakan negara untuk kepentingan rakyat ?