RAKYAT NEWS, JAKARTA – Komisi X DPR mengundang Fadli Zon dalam rapat yang membahas RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026 di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Pada sesi tanggapan anggota DPR, isu pemerkosaan massal 1998 menjadi salah satu topik pembahasan.

Fadli Zon mengemukakan pandangannya yang mempertanyakan penggunaan istilah ‘massal’ terkait tragedi tersebut. Namun, pendapatnya memicu emosional dan tangisan dari Anggota DPR selama rapat berlangsung.

Fadli Zon menyatakan bahwa dirinya telah membaca data dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengenai kerusuhan 1998.

“Memang ada data dari TGPF, data ini saya punya dan saya sudah baca di tahun ’98 data TGPF ini dan saya punya bundelnya lebih lengkap dan cukup banyak, kita bisa berdebat kalau ada, kita harus kutuk dan kita harus kecam dan harus orang yang melakukan itu harus ada,” kata Fadli Zon.

Namun, Fadli Zon meminta agar narasi adu domba dari kekuatan asing yang ingin mem-framing situasi tersebut tidak dibawa ke dalam diskusi. Dia memberi contoh sebuah tulisan dari majalah Tempo yang menyebut adanya pemerkosaan massal dengan teriakan takbir.

“Ditulis di majalah Tempo ini kan mengadu domba, begitu juga mereka yang melakukan perkosaan massal itu berambut cepak arahnya ke militer. Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba dan kita kemudian mengenyamnya ketelitian, pendokumentasian yang kokoh itu masalahnya,” jelasnya.

Fadli Zon mengakui bahwa pemerkosaan memang terjadi, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut sulit diakui secara hukum karena tidak ada fakta dan pelaku yang jelas.

“Jadi kita tidak ingin narasi ketika itu, apalagi waktu itu itu juga dimuat di berbagai situs seolah-olah perkosaan massal, tapi foto-fotonya itu adalah foto-foto di Hong Kong, di Jepang, dan dari situs-situs,” jelasnya.