RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menargetkan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang direncanakan rampung dan mulai beroperasi pada Juni 2026.

Untuk menyelesaikan program Sekolah Rakyat tahap kedua ini, Kementerian PUPR memerlukan tambahan dana hingga mencapai Rp 20 triliun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Essy Asiah, menyampaikan bahwa pembangunan satu kompleks sekolah baru dengan lahan seluas 5 hektare membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar.

“Pokoknya satu sekolah rakyat itu 5 hektare, kira-kira Rp 200 miliar. Kalau 100 lokasi kan di atas Rp 20 triliun berarti kan,” ujar Essy, ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025) seperti dikutip dari detikFinance.

Essy menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 20 triliun tersebut akan dibagi dalam dua tahap, yakni Rp 10 triliun untuk tahun anggaran 2025, dan sisanya akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Ia juga menyebutkan bahwa jumlah anggaran tersebut masih berpotensi meningkat, bergantung pada permintaan pembangunan Sekolah Rakyat ke depan.

Essy menambahkan bahwa program ini merupakan inisiatif baru dan belum tercantum dalam pagu efektif Kementerian PUPR untuk tahun 2025.

Oleh karena itu, kementerian memerlukan tambahan dana guna mendukung realisasi proyek strategis ini.

Lebih lanjut, Essy mengungkapkan bahwa kebutuhan lahan seluas 5 hektare per sekolah menghadirkan tantangan tersendiri karena status kepemilikan lahan tidak selalu berada di bawah satu entitas.

Karena tanahnya harus punya (kepemilikan) Pemda dulu. Ada yang setengah-setengah, karena luasnya besar (kebutuhan lahan), kadang satu area itu nggak semua cuma (milik) Pemda,” ujarnya.