RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Makassar, Selasa (15/7).

Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Whiz Prime Sudirman ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, hingga organisasi masyarakat sipil untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan penanganan pengungsi luar negeri.

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting untuk membahas kompleksitas penanganan pengungsi, mulai dari aspek hukum, sosial, keamanan hingga kemanusiaan. Dinamika yang terus berkembang menuntut penguatan kerja sama antarinstansi serta peningkatan efektivitas pengawasan pengungsi luar negeri yang tersebar di beberapa wilayah Kota Makassar.

Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo, membuka kegiatan dengan menyampaikan peran Rudenim dalam penanganan pengungsi. Ia menjelaskan bahwa per 15 Juli 2025, terdapat 860 pengungsi yang tersebar di 15 Community House. Rudy menekankan pentingnya evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku.

“Permasalahan pengungsi ini merupakan permasalahan yang kompleks. Maka dari itu kita harus mengevaluasi sesuai dengan Perpres yang ada demi optimalnya penanganan pengungsi di Kota Makassar,” ujar Rudy.

Dalam sesi diskusi, Lucky Karim dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan menyampaikan keprihatinan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pengungsi. Ia menyebutkan adanya tiga pengungsi yang diamankan karena berjualan, sebuah aktivitas yang melanggar aturan yang berlaku bagi pengungsi.

“Baru-baru ini ada 3 orang pengungsi yang kami amankan karena berjualan. Kami berharap pengungsi luar negeri di Kota Makassar dikosongkan karena banyak dampak negatifnya bagi warga Makassar. Mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku,” ungkap Lucky.

Sementara itu, dr. Yudha dari International Organization for Migration (IOM) Makassar menegaskan kesiapan pihaknya dalam membantu pemerintah melalui sejumlah program, terutama di bidang kesehatan dan resettlement.