RAKYAT NEWS, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memberikan tanggapan atas keputusan sejumlah kampus, termasuk Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (UNDIP), yang memilih untuk keluar dari aliansi.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menyatakan pihaknya menghormati keputusan tersebut dan menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam perjuangan mahasiswa adalah hal yang lumrah.

Meski demikian, BEM SI memilih untuk tidak menanggapi protes terkait kehadiran politikus, pejabat daerah, polisi, dan pejabat BIN dalam musyawarah nasional (Munas) yang berlangsung di Universitas Dharma Andalas, Padang.

“Kami menghormati keputusan kawan-kawan yang memilih jalan berbeda. Dalam perjuangan mahasiswa, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah,” kata Pasha dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa masuk dan keluarnya anggota dari Aliansi BEM SI sudah sering terjadi sepanjang sejarah aliansi tersebut.

Pasha menegaskan bahwa BEM SI Kerakyatan tetap konsisten berdiri bersama rakyat.

“Kami menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan kerakyatan: meaningful participation, inklusivitas, kesetaraan, dan keberpihakan pada yang tertindas. Nilai ini bukan sekadar jargon, tapi kompas utama dalam setiap sikap dan aksi kami,” ujarnya.

Menurut Pasha, gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak pada personalisasi dan glorifikasi individu. Ia menegaskan bahwa BEM SI Kerakyatan bukan milik satu atau dua nama, melainkan milik kolektif gerakan.

Oleh sebab itu, menurut dia, glorifikasi terkait keluarnya satu atau dua pihak justru berpotensi melemahkan inti perjuangan.

“Gerakan mahasiswa harus tetap bertumpu pada gagasan, bukan pada sorotan kamera. Kami menolak dikotomi dan sekat-sekat semu yang melemahkan barisan perjuangan. Perbedaan organisasi, afiliasi, atau status tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap berjuang bersama dalam mengawal isu-isu kerakyatan,” katanya.