KPK Usut SK Menag Kuota Haji 2024, Diduga Langgar UU Haji dan Umrah
13/08/2025 14:13
Pasal 64 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia.
Dengan adanya SK tersebut, total kuota haji tahun 2024 ditetapkan menjadi 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah khusus, yang dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT NEWS, MAKASSAR — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, terancam dikaji ulang
“Mungkin kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi maksimal ketika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika itu bisa
“Saya setuju dengan upaya sertifikasi produk pangan yang akan diekspor, baik berupa rempah maupun bahan pangan lainnya. Karena hal itu bertujuan
“Melalui listrik, perubahan besar dapat terjadi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pembukaan
Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam
Sebagai dasar hukum, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW, yang merupakan turunan
“Sudah jelas di dalam aturan, lelang itu dilakukan hanya jika debitur sudah benar-benar tidak mampu membayar. Tapi dalam kasus ini, klien kami
Sementara itu, dari total efisiensi anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada APBD tahun anggaran 2025, di sektor kesehatan Rp97,4 miliar juga menjadi
RAKYAT NEWS, MAKASSAR — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, terancam dikaji ulang
Dr. Fadiah dengan tegas menyatakan bahwa praktik ini adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa dianggap remeh. Cegah Perkawinan Anak, adakah Kebijakan
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pemberantasan peredaran gelap narkoba, handphone, dan barang terlarang di
Adam Ridwansyah menekankan, “Capaian ini merupakan bentuk nyata dukungan kami terhadap program akselerasi IMIPAS dan Asta Cita Presiden RI. Kami
RAKYAT NEWS, JENEPONTO — Pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Jeneponto menyelenggarakan Workshop Public Speaking di
Adapun kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara dalam rangka mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden RI. Turut hadir,
“Mungkin kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi maksimal ketika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika itu bisa
Acara penyerahan tersebut menjadi momentum penting yang menandai keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara dari
Marketing Manager Astra Motor Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menjelaskan bahwa edisi terbatas ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi terhadap tren
Tinggalkan Balasan