“Keterlibatan TNI dalam situasi seperti ini akan semakin mengancam kebebasan sipil bahkan sangat berpotensi melanggar HAM,” tukas Hutomo.

Sebelumnya, Kodam XIV/Hasanuddin membela langkah Komandan Kodim (Dandim) 1407/Bone, Letkol Laode Muhammad Idrus, yang memberi keterangan pers sekaligus turut hadir dalam dinamika massa aksi penolakan kenaikan pajak di Bone

Menurut humas atau Kepala Penerangan Kodam XIV/Hasanuddin, Letkol Gatot Awan Febrianto, tindakan Dandim Bone tidak menyalahi aturan. Ia menegaskan bahwa aparat kewilayahan memiliki kewenangan memberikan informasi terkait situasi keamanan di daerahnya. “Pejabat kewilayahan bisa memberikan keterangan,” ujarnya pada 20 Agustus 2025. (Uki Ruknuddin)

YouTube player