RAKYAT.NEWS, BONE – Aksi protes menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 300% di Kabupaten Bone yang berlangsung selama sepekan berujung pada kekerasan aparat. Demonstrasi besar-besaran yang memuncak pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, meninggalkan catatan kelam: tembakan gas air mata, pemukulan, hingga penangkapan lebih dari 50 orang demonstran, termasuk mahasiswa, pelajar, dan warga setempat.

Ratusan massa aksi berkumpul di depan Kantor Bupati Bone sejak siang hari, menuntut Bupati Andi Asman Sulaiman mencabut kebijakan kenaikan PBB. Namun, sepanjang aksi berlangsung, sang bupati tidak pernah muncul untuk menemui massa. Kekecewaan massa diperparah dengan tindakan represif aparat gabungan—Satpol PP, kepolisian, dan TNI—yang jumlahnya diperkirakan mencapai seribu personel.

Video yang beredar menunjukkan tembakan gas air mata dilepaskan membabi buta, bahkan masuk ke halaman rumah warga dan Masjid Agung. Situasi ini memicu amarah warga yang ikut terseret dalam kericuhan. “LBH Makassar juga menuntut Pemda Kabupaten Bone dalam hal ini Bupati Andi Asman Sulaiman untuk bertanggung jawab secara hukum maupun moral atas peristiwa kekerasan yang terjadi,” tegas Abdul Azis Dumpa, Direktur LBH Makassar.

Pantauan lapangan menunjukkan aparat melakukan pemukulan brutal secara kerumunan terhadap sejumlah demonstran. Seorang warga bahkan mengalami luka berat di bagian kepala. Hingga pukul 11 malam, situasi masih mencekam di sekitar Kantor Bupati Bone hingga ke Jalan Ahmad Yani menuju Kampus IAIN Bone.

LBH Makassar mencatat adanya pelanggaran serius, mulai dari penggunaan kekuatan berlebihan hingga keterlibatan personel TNI yang justru menghalangi akses bantuan hukum bagi para tahanan. “Seharusnya protes ini ditanggapi secara demokratis, bukan dengan represif, menggunakan kekerasan dan senjata,” tambah Azis.

Gelombang represif ini justru melahirkan solidaritas. YLBHI–LBH Makassar menyatakan lima tuntutan: mencabut kebijakan kenaikan PBB, membebaskan seluruh tahanan, menghentikan kekerasan aparat, mengecam keterlibatan TNI, serta memastikan ruang partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan.

Dwiki Luckianto Septiawan