DPR Sahkan RUU Haji dan Umrah, Pemerintah Bakal Bentuk Kementerian Baru
26/08/2025 16:09
Keputusan tersebut menandai langkah baru dalam tata kelola ibadah haji dan umrah di Indonesia, sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah yang sebelumnya dinilai banyak masalah. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Pembangunan itu membuat kualitas hidup warga membaik. Konsolidasi Tanah juga membawa ketenangan dan kenyamanan bagi warga Karangsari. Ahmad Junaidi,
Konsep pendidikan ini mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, bermoral, jujur, cerdas, dan tanggap terhadap dunia digital, yang pada akhirnya
Untuk mempercepat pekerjaan lapangan, Kementerian Pertanian (Kementan) memanfaatkan kontraktor lokal dengan pendanaan berasal sepenuhnya dari
“Tujuan akhirnya sederhana namun fundamental, yaitu melindungi profesionalitas dan netralitas ASN sebagai pelayan publik,” jelas Purwadi.
Kondisi komunikasi dan listrik yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan koordinasi antara unit medis, pemerintah daerah, BPBD, dan instansi penanganan
Mendampingi Menteri Nusron pada kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa
Dalam momen ini, Menteri Nusron menyampaikan belasungkawa mendalam bagi para korban di tiga wilayah Sumatera bagian Utara tersebut. “Kita doakan
Menurut Farida, skema tersebut diharapkan mampu menekan harga kebutuhan pokok masyarakat desa. “Kalau begitu, masyarakat membeli beras dengan tidak
Ia menambahkan, kunjungan pemerintah menjadi motivasi bagi Pelindo untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan kapasitas terminal.
Dalam penjelasannya, Prof Hamid turut mengurai kronologi penguasaan lahan oleh PT Hadji Kalla, yang menurutnya memiliki dasar hukum kuat dan
“Banyak tantangan, tetapi semuanya dapat dilalui berkat kolaborasi tokoh agama, pemuda, perempuan, dan para penyuluh lintas agama,” ujarnya. Ia
Kegiatan “Aksi Berbagi” ini diharapkan dapat menjadi inspirasi kepada masyarakat luas untuk terus menumbuhkan kepedulian dan rasa kemanusiaan
Sementara itu, Penanggungjawab BLKK Al-Hikam, Ustadz Ahmad Syafri, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BPVP dan Kepala Kantor Kemenag yang
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Makassar, telah mengelola pemerintahan secara modern, profesional, transparan, dan akuntabel. Sekaligus mampu
Ia menegaskan DPRD setiap tahun diwajibkan menyusun Produk Proyeksi Daerah (Proyekda), sehingga masukan dari masyarakat sipil perlu diakomodasi.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan tahun 2025 ini diadakan Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan
Pembangunan itu membuat kualitas hidup warga membaik. Konsolidasi Tanah juga membawa ketenangan dan kenyamanan bagi warga Karangsari. Ahmad Junaidi,
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pelatihan Basic Instruktur Senam yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Pembudayaan
Tinggalkan Balasan