Prabowo juga menegaskan bahwa tuntutan lain dari masyarakat akan ditampung untuk kemudian dibahas bersama lembaga legislatif.

“Saya sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI,” tambahnya.

Pertemuan di Istana Merdeka itu turut dihadiri sejumlah Ketua Umum partai politik, antara lain dari NasDem, Surya Paloh, PDIP Megawati Soekarnoputri, Golkar Bahlil Lahadalia, PAN Zulkifli Hasan, serta PKB oleh Muhaimin Iskandar.

Hadir pula Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Dari unsur pimpinan lembaga tinggi negara tampak Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Langkah korektif ini muncul di tengah derasnya kritik publik terhadap DPR RI, menyusul sejumlah pernyataan hingga aksi anggota dewan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Beberapa partai politik pun mengambil sikap tegas dengan menonaktifkan kadernya dari jabatan anggota DPR RI.

Partai NasDem lebih dulu menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach pada Minggu (31/8) pagi. Di hari yang sama, Partai Amanat Nasional (PAN) juga resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya.

Tidak berselang lama, Partai Golkar menyusul dengan mengumumkan penonaktifan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Golkar. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Sekjen Golkar, Sarmuji.

Rangkaian keputusan ini menandai respons cepat partai politik dan lembaga legislatif atas gelombang aspirasi rakyat, yang sebelumnya terekspresikan melalui aksi protes di berbagai daerah.