Tidak Terakomodir di PPPK, Puluhan Honorer Mengadu Ke Komisi 1 DPRD Jeneponto

RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Puluhan tenaga honorer Kabupaten Jeneponto mendatangi Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto untuk menyampaikan aspirasi mereka, terkait dengan nasib pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Senin (15/9/2025). Meskipun telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun, para honorer ini mengaku tidak terakomodir dalam proses pengangkatan PPPK yang diadakan dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan tersebut, para guru honorer menjelaskan bahwa mereka telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta mengikuti tes PPPK 2024. Namun, mereka merasa diabaikan dalam proses seleksi ini. Ketidakterakomodiran ini memicu ketidakpuasan di kalangan honorer yang menuntut keadilan atas pengabdian mereka di Jeneponto.

Ketua Aliansi Honorer Jeneponto, dalam penyampaiannya, menyatakan, “Hari ini kami hadir bersama para perwakilan guru honorer yang secara persyaratan seharusnya dapat diakomodir dalam PPPK paruh waktu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 yang telah menerima aspirasi kami. Semoga kami bisa mendapatkan solusi terbaik,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Jeneponto, Alex Nursaina, menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti aspirasi honorer yang sudah lama mengabdi ini. “Iya, hari ini kami menerima aspirasi dari para honorer di Kabupaten Jeneponto,” jelasnya.

Tentunya, kami akan segera menindaklanjuti dengan mengundang Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama honorer. “Kami berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi para honorer yang memenuhi syarat untuk diakomodir dalam PPPK paruh waktu,” ujarnya.

Sebagai langkah selanjutnya, Komisi 1 DPRD Jeneponto berencana melakukan rapat lanjutan dengan pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga honorer di Jeneponto. Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi para honorer yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga mereka demi pendidikan di daerah tersebut. (*)