RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat proses perbaikan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar yang mengalami kerusakan akibat kericuhan saat demonstrasi pada 30 Agustus lalu.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PU telah melakukan survei dan penilaian awal terhadap kondisi bangunan untuk menentukan langkah rehabilitasi atau rekonstruksi sesuai tingkat kerusakan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, Kementerian PU yang akan menyelesaikannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan fungsi infrastruktur publik,” kata Dody, dikutip dari detikFinance, Rabu (17/9/2025).

Sementara, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menjelaskan bahwa penanganan kerusakan gedung akan dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis kondisi struktur bangunan oleh Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan (BTBGPL).

“Apabila struktur bangunan masih dinyatakan kuat, maka penanganan akan difokuskan melalui rehabilitasi. Namun, jika hasil pemeriksaan menunjukkan struktur tidak lagi layak, maka harus dilakukan rekonstruksi atau pembangunan ulang,” kata Dewi.

Menurut hasil survei Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Gedung DPRD Kota Makassar yang rusak meliputi kantor utama 4 lantai dengan luas 5.481 m2 dan gedung sayap kanan 3 lantai seluas 9.42 m2. Kerusakan pada gedung tersebut telah diklasifikasikan sesuai kategori.

“Dari hasil kajian sementara gedung dengan kerusakan ringan tadi yang bangunan sayap kanan, kita akan prioritaskan untuk segera direhabilitasi pada tahun 2025. Diharapkan akhir 2025 selesai dan awal 2026 sudah dapat dimanfaatkan,” terang Dewi.

Untuk bagian kantor utama Gedung DPRD Kota Makassar yang termasuk kategori rusak berat, akan dilakukan pemeriksaan struktur lebih mendalam agar penanganan tepat sasaran.