Salah satu alasannya adalah posisi dan peran politik luar negeri Indonesia yang selama ini tidak bersedia menjalin komunikasi dengan rezim Israel. Indonesia juga tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Kebijakan penolakan itu, selaras dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan tidak adanya hubungan diplomatik atau bentuk kontak apapun dengan Israel,” ujar dia.

Yusril menambahkan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia akan tetap konsisten selama Zionis Israel belum mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

“Sikap itu tegas sampai Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan penuh Negara Palestina,” kata Yusril.

Penolakan penerbitan visa tersebut juga merupakan bukti implementasi perintah Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

“Sikap tegas pemerintah Indonesia yang menolak penerbitan visa itu, juga sikap tegas untuk mengimplementasikan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang berulang-ulang menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata Yusril.

Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Prabowo terakhir kali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dan mengecam penjajahan serta penindasan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Selain itu, Yusril menyatakan bahwa penolakan penerbitan visa untuk atlet Israel juga sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia.

Menurut Yusril, rakyat Indonesia secara konsisten memberikan masukan agar pemerintah tidak mengendurkan sikapnya demi mendukung kemerdekaan Palestina.

Masukan publik ini bertujuan agar pemerintah tidak membuka pintu diplomatik kepada Israel sampai rezim Zionis mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.