RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).

Kehadiran Wamendagri disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Jufri Rahman, bersama para pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulsel dan para Sekprov dari seluruh provinsi di wilayah Sulawesi. Suasana penyambutan berlangsung akrab dan penuh semangat, mencerminkan komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan regional.

Sekprov Sulsel Jufri Rahman menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya para kepala daerah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi.

Forum tersebut memberikan kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal.

“Sehingga, kita berharap Insha Allah dalam waktu dekat akan ada solusi yang bisa disampaikan kepada kita semua,” ujar Jufri Rahman yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen di Kementerian PANRB.

Ia menegaskan, Rakor ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret yang menjawab tantangan daerah sekaligus memperkuat koordinasi antarpemerintah.

“Kami percaya, sinergi yang dibangun hari ini akan memperkuat pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal,” tutur Jufri.

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mempercepat implementasi program prioritas nasional.

Ia menyampaikan dua agenda utama yang perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah, yakni optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD dan inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat.

“Pertama, optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat,” ujar Bima Arya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa arahan dari Menteri Dalam Negeri menyoroti empat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Selain optimalisasi belanja dan inovasi PAD, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan menjadi fokus utama,” jelasnya.

Rakor turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqiansyah Karisayuda, Sekprov Sulawesi Tenggara, Sekprov Gorontalo, serta para wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas provinsi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan selaras dengan arah kebijakan nasional. (*)