Penulis: Zulkarnain Hamson, Direktur ZH Konsultan Media & Jurnalisme

MEMAHAMI urgensi komunikasi publik, usai gelombang demonstrasi yang mengguncang banyak daerah, juga negara. Komunikasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Di era keterbukaan informasi, media massa berperan sebagai jembatan utama yang menghubungkan kebijakan publik dengan kebutuhan warga. Namun, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menjaga komunikasi publik tetap rasional, terukur, dan berorientasi pada kepentingan bersama di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap bercampur antara fakta dan opini. Karena itu, dibutuhkan peta jalan rasional sebagai panduan dalam merawat komunikasi publik melalui media massa secara berkelanjutan.

Memahami rasionalitas sebagai dasar komunikasi publik, akan membantu pemerintah memahami masyarakat. Rasionalitas dalam komunikasi publik menekankan pentingnya penyampaian pesan berdasarkan data, fakta, dan argumentasi logis, bukan sekadar retorika atau kepentingan politik. Media massa harus berperan sebagai ruang rasional publik tempat gagasan diuji secara terbuka dan kritis. Dalam peta jalan komunikasi publik yang rasional, setiap kebijakan atau pesan publik perlu disusun berdasarkan riset, kebutuhan masyarakat, serta analisis dampak sosialnya. Dengan demikian, media tidak hanya menjadi corong informasi, tetapi juga wahana deliberatif untuk membangun pemahaman bersama dan konsensus publik.

Diperlukan kolaborasi antara media dan lembaga publik. Merawat komunikasi publik memerlukan kemitraan strategis antara media massa dan lembaga publik. Pemerintah dan institusi publik harus membuka akses informasi secara transparan, sementara media berperan menyalurkan informasi tersebut secara akurat dan proporsional. Peta jalan rasional menuntut adanya mekanisme komunikasi dua arah yang memungkinkan umpan balik masyarakat menjadi bagian dari proses kebijakan. Sinergi ini dapat menciptakan komunikasi publik yang sehat, di mana media menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tanpa kehilangan fungsi kritisnya sebagai pengawas kekuasaan.