“Saya setuju dengan upaya sertifikasi produk pangan yang akan diekspor, baik berupa rempah maupun bahan pangan lainnya. Karena hal itu bertujuan untuk memastikan keamanan bahan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dengan sertifikasi, konsumen akan semakin percaya terhadap produk-produk yang berasal dari Indonesia,” lanjut Prof. Aminuddin.

Ia menilai, kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar di BPOM yang dikenal inovatif dan berorientasi pada science-based policy sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran yang mengedepankan kedaulatan pangan dan kesehatan rakyat.

Program seperti WHO WLA Level 4, digitalisasi pengawasan pangan, dan kepercayaan US FDA kepada BPOM sebagai Certifying Entity ekspor rempah Indonesia menjadi tonggak baru reputasi BPOM di kancah global — sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam sistem keamanan pangan dan obat.

Kinerja Lembaga sebagai Wujud Keberhasilan Pemerintahan

Prof Aminuddin Syam menyebut capaian BPOM RI merupakan bukti bahwa sistem pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menciptakan ekosistem birokrasi yang produktif, profesional, dan berorientasi pada hasil.

“Survei ini menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga negara yang bekerja nyata untuk rakyat. BPOM menjadi contoh bagaimana sinergi kebijakan pusat dengan kepemimpinan lembaga mampu memberikan dampak langsung,” ujar Prof Aminuddin.

Sinergi Ilmu, Kepemimpinan, dan Rasa Aman Rakyat

Dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, BPOM tidak hanya menjadi regulator, tapi juga guardian yang memastikan setiap produk pangan dan obat yang dikonsumsi rakyat aman, bermutu, dan terjamin.

Di bawah Prof. Taruna Ikrar, lanjut Prof Aminuddin Syam, BPOM menjelma menjadi lembaga berstandar global yang mengedepankan Inovasi, Integritas, dan Perlindungan untuk Bangsa — sejalan dengan semangat BerAKHLAK dan visi besar pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.

YouTube player