Koordinator I JAMDATUN Kejagung Tegaskan Ketahanan Hukum Jadi Fondasi Utama Pengelolaan BUMN di Konferensi Pelindo

RAKYAT NEWS, BOGOR – Legal Conference PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tahun 2025 yang digelar pada Kamis, 27 November 2025, menjadi panggung penting penguatan kompetensi hukum di lingkungan BUMN strategis. Mengangkat tema “Strengthening Legal Competence”, forum ini menghadirkan para penggiat hukum, pimpinan operasional, serta jajaran strategis Pelindo Regional 2 untuk memperdalam tata kelola hukum korporasi yang lebih modern, disiplin, dan berorientasi integritas.

Momentum konferensi ini semakin bernilai strategis dengan kehadiran Koordinator I pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, H. Ferry Taslim, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, yang tampil sebagai narasumber utama. Dengan gaya pemaparan yang kuat, presisi argumentatif, serta ketajaman analisis hukum publik dan korporasi, beliau berhasil menggerakkan forum ini menjadi ruang pembelajaran yang inspiratif sekaligus visioner.

Sejak awal penyampaiannya, Ferrytas menegaskan bahwa keberlanjutan korporasi tidak hanya ditentukan oleh faktor bisnis, tetapi oleh ketangguhan hukum yang menopangnya. Beliau menekankan bahwa standar kepatuhan dan integritas harus berdiri kokoh sebagai pondasi utama dalam setiap kebijakan dan langkah korporasi negara.

Dalam penyampaiannya yang tegas, beliau menuturkan:

“Ketahanan hukum korporasi lahir dari kemampuan membaca risiko, menata langkah secara cermat, dan menjadikan kepatuhan sebagai budaya yang tidak dapat ditawar.”

Pesan tersebut menggarisbawahi esensi kepatuhan hukum sebagai inti dari tata kelola modern. Beliau juga memaparkan bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara tidak lagi terbatas pada penanganan sengketa, namun sebagai mitra strategis dalam memperkuat integritas korporasi dan mencegah potensi kerugian negara sejak dini.

Pada bagian pemikiran globalnya, Ferrytas menyampaikan sebuah pernyataan yang mampu menggetarkan seluruh forum, menggambarkan kedalaman visi beliau terhadap masa depan tata kelola hukum korporasi:

“Legal competence is the shield that protects a nation’s institutions, ensuring every decision reflects accountability, clarity, and unwavering integrity.”

(“Kompetensi hukum adalah perisai yang melindungi institusi negara, memastikan setiap keputusan mencerminkan akuntabilitas, kejelasan, dan integritas yang tidak tergoyahkan.”)

Konferensi ini semakin memperkuat bobot intelektualnya dengan hadirnya tokoh nasional lainnya dalam sesi terpisah, yakni Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Prof. Pujiyono, yang memberikan pemikiran mengenai integritas kelembagaan dan mekanisme pengawasan dalam penegakan hukum modern. Kehadiran Prof. Pujiyono menambah kedalaman akademik acara, memperlihatkan bahwa pembinaan hukum korporasi menuntut perpaduan antara ketegasan otoritas, kecermatan akademis, serta pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan praktik hukum kontemporer.

Rangkaian pemaparan tersebut menempatkan konferensi ini sebagai forum hukum kelas nasional yang tidak hanya mendiskusikan masalah, tetapi membangun paradigma baru tentang bagaimana sinergi hukum antara BUMN dan Kejaksaan harus diletakkan. Figur Ferrytas tampil sebagai representasi JAMDATUN yang berkarakter tegas, modern, dan berdedikasi, memperkuat persepsi publik bahwa Kejaksaan Agung menghadirkan standar tinggi dalam perlindungan hukum bagi aset dan kepentingan negara.

Dengan kedalaman analisis, ketajaman perspektif, serta kemampuan menyampaikan arah kebijakan hukum secara sistematis dan berwibawa, Ferrytas menjadi pusat perhatian dalam forum ini. Konferensi Pelindo Regional 2 pun bukan hanya menjadi agenda rutin internal, tetapi menjelma menjadi momentum penting bagi penguatan struktur hukum nasional, mencerminkan komitmen negara untuk memastikan setiap entitas strategis berdiri dalam koridor hukum yang tegak, profesional, dan terpercaya. (*)