RAKYAT NEWS, JENEPONTO  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda utama penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jum’at (28/11/2025). Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Jeneponto dan membuka rangkaian pembahasan APBD tahun berikutnya.

Hadir secara langsung Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM., Ketua DPRD Jeneponto Didis Suryadi, Wakil Ketua I Irmawati, S.Sos., Wakil Ketua II Muh. Basir, SE., Pj. Sekda Jeneponto Maskur, S.Ag., MH., CGCAE, perwakilan TNI–Polri, anggota DPRD, serta para tamu undangan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I Irmawati, S.Sos., diawali pembacaan doa, lalu dilanjutkan dengan prosesi penyerahan Ranperda APBD 2026 dari Bupati Jeneponto kepada Ketua DPRD untuk kemudian memasuki pembahasan sesuai mekanisme legislatif. Momen penyerahan disertai penandatanganan berita acara sebagai tanda dimulainya proses penyusunan APBD secara resmi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jeneponto memaparkan penjelasan umum mengenai arah kebijakan Ranperda APBD 2026. Ia menegaskan bahwa APBD disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Bupati Paris Yasir menyampaikan:
“Prioritas utama kita tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat. Kami berharap pembahasan ini berjalan lancar dengan masukan konstruktif dari seluruh fraksi.”

Selanjutnya, tujuh fraksi DPRD Jeneponto menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda APBD 2026, yakni:

1. Fraksi Partai NasDem–Perindo

2. Fraksi Partai Golkar

3. Fraksi Partai PKB

4. Fraksi PPP–Demokrat

5. Fraksi Partai Gerindra

6. Fraksi Partai Amanat Nasional

7. Fraksi Partai Nurani Keadilan Umat

Masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi, kritik membangun, serta sejumlah catatan strategis terkait pembangunan daerah, layanan publik, penguatan ekonomi, hingga pemerataan infrastruktur.