Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor produktif lainnya.

Program lain yang berdampak langsung ke daerah meliputi realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah, penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun, serta dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 23.255 unit rumah dengan nilai Rp2,90 triliun.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Setelah memaparkan kinerja daerah, Kementerian Keuangan juga merilis kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BPP terealisasi sebesar Rp22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu.

Belanja tersebut terdiri dari beberapa komponen utama. Belanja pegawai terealisasi Rp10,9 triliun atau 98,58 persen dari pagu, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, guru, dosen, serta PPPK.

Belanja barang terealisasi Rp9,1 triliun atau 87,99 persen dari pagu, untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan perkantoran pada 767 satuan kerja di 52 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, belanja modal terealisasi Rp2,8 triliun atau 91,46 persen dari pagu, yang dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.

Adapun belanja bantuan sosial, berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), terealisasi Rp101,1 miliar atau 99,90 persen dari pagu.

Melalui paparan tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kinerja APBN 2025 di Sulawesi Selatan tidak hanya tercermin dari angka realisasi fiskal, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.

YouTube player