Selain tidak menimbulkan biaya tambahan, kawasan tersebut telah lama berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

“Lebih bagus dibangun di sini. Kita tidak ada ongkos lagi, tidak ada biaya tambahan, karena ini memang sudah menjadi lokasi TPA sejak lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan PSEL di TPA Antang juga membuka peluang keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah, sementara alur distribusi dan pengangkutan sampah sudah terbentuk dengan baik.

“Kalau di sini, masyarakat sekitar juga bisa ikut terlibat. Sampah sudah memang cepat masuk ke sini,” tuturnya.

Sebaliknya, jika proyek dipaksakan di Tamalanrea, pemerintah harus memulai dari awal, termasuk membuka akses ke kawasan permukiman yang belum tentu mendapat persetujuan warga.

“Di sana banyak perlawanan, sering demo, masyarakat menolak. Jadi tentu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah,” ungkap Munafri.

Selain kesiapan lokasi, Pemkot Makassar juga telah melakukan perluasan lahan di sekitar TPA Antang. Pemerintah kota telah membebaskan lahan tambahan sekitar empat hektare di bagian belakang TPA dan tengah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses administrasi.

“Saat ini kami juga meminta BPN untuk mempercepat prosesnya. Tinggal ditambah sedikit lagi ke belakang untuk menghindari risiko jatuhnya tumpukan sampah,” katanya.

Munafri menjelaskan bahwa proyek PSEL membutuhkan lahan sekitar lima hingga tujuh hektare. Saat ini, sebagian besar lahan tersebut telah tersedia, dan pemerintah menargetkan penambahan sekitar tiga hektare lagi agar pengaturan alur operasional dan penempatan fasilitas dapat berjalan optimal.

“Kalau ditambah sekitar tiga hektare lagi, flow-nya akan lebih bagus dan posisi fasilitas bisa lebih lugas,” jelasnya.

Munafri juga memastikan Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk memastikan seluruh proses pembangunan PSEL dimulai kembali sesuai regulasi.