Komunikolog Nilai Ada “Jurang Komunikasi” antara Pemerintah dan Rakyat

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pakar komunikasi Effendi Gazali menilai terdapat persoalan serius dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya usai diskusi para komunikolog bersama Jusuf Kalla di kediaman Wapres ke 10 dan 12 di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).

Effendi mengatakan para komunikolog yang hadir dalam pertemuan tersebut menilai adanya “jurang komunikasi” antara pemerintah dan rakyat. Menurutnya, berbagai program yang telah dijalankan pemerintah tidak sepenuhnya dipahami atau dirasakan oleh masyarakat.

“Bisa saja presidennya sudah bekerja dan melakukan berbagai program, tetapi masyarakat tidak menangkapnya seperti itu. Di situlah terjadi jurang komunikasi,” ujar Effendi kepada wartawan.

Ia menjelaskan, sebagian komunikolog bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai “darurat komunikasi”. Istilah itu muncul dari analisis sejumlah akademisi komunikasi yang hadir dalam diskusi tersebut.

Meski demikian, Effendi menegaskan para komunikolog tidak berada pada posisi untuk menentang pemerintah. Sebaliknya, mereka ingin membantu memperbaiki komunikasi publik agar program pemerintah dapat dipahami masyarakat.

“Kami sebagai pengamat tentu ingin pemerintah berhasil. Karena itu para komunikolog akan berusaha membantu melalui penelitian maupun gagasan untuk memperbaiki komunikasi pemerintah,” katanya.

Effendi juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukan undangan langsung dari Jusuf Kalla. Ia menjelaskan, diskusi dengan JK merupakan kegiatan yang kerap dilakukan setiap bulan Ramadan.

“Kami yang meminta waktu kepada Pak JK. Kebetulan beliau bersedia menerima kami hari ini,” ujarnya.

Dalam diskusi itu, para komunikolog juga menyoroti sejumlah isu kebijakan pemerintah, termasuk usulan agar pemerintah menetapkan tenggat waktu terkait pembahasan isu perdamaian Palestina dalam forum internasional.

Selain itu, Effendi menyinggung pernyataan Presiden yang membuka ruang kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, sikap tersebut perlu didukung dengan keberanian para pihak untuk menyampaikan kritik berbasis data.