Kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur Indonesia diperkirakan mencapai Rp 5.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Ini menjadi tugas berat pemerintah mengingat APBN serta BUMN baru bisa menyediakan 58,3%, yang artinya masih membutuhkan tambahan dana sebesar 41,7% atau sekitar Rp 2.085 triliun.

Jakarta, Rakyat News – Kerja sama strategis multilateral dan bilateral akan mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain itu, inovasi skema pembiayaan jangka panjang diperlukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur sangat besar.

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng pihak swasta untuk pembangunan proyek infrastruktur, antara lain melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – PT SMI yang merupakan BUMN yang didirikan sejak 2009. PT SMI melayani pembiayaan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol dan jembatan, angkutan, minyak dan gas bumi, telekomunikasi, penanganan limbah, listrik, irigasi dan kanal, dan persediaan air.

Selain itu, ada pula infrastruktur sosial meliputi infrastruktur perkotaan, sarana prasarana pendidikan, infrastruktur daerah, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur penjara.

“Menyadari kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sangat besar, PT SMI telah melakukan sejumlah inovasi melalui penyediaan skema pembiayaan jangka panjang, baik dari sisi jangka waktu pembiayaan hingga 25 tahun dengan masa tenggang yang fleksibel dan akomodatif atas arus kas proyek,” ucap Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini, dalam acara Sewindu PT SMI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017.

Selain itu, kata Emma, PT SMI juga melakukan inovasi produk pembiayaan melalui penyediaan beragam skema pembiayaan dalam bentuk subordinated loan, mezzanine loan, cash denotency support, convertible loan dan penyertaan modal (ekuitas). Inovasi skema pembiayaan itu untuk melengkapi produk yang sudah dapat disediakan oleh perbankan.