Di Depan Pimpinan KPK, NH-Aziz Janji Hadirkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Jakarta, Rakyat News – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), menegaskan komitmen menghadirkan pemerintahan bersih dan transparan bila kelak terpilih. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN dijaminnya akan sirna. Terlebih, pihaknya siap menerapkan e-planning dan e-budgeting yang merupakan perisai dari praktik kotor merugikan uang negara.

Komitmen mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting secara tegas disampaikan oleh NH di depan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif, pada program ‘Kupas Kandidat’ di TVRI, Senin (30/4) malam. Laode yang bertindak selaku panelis diketahui menantang pasangan calon kepala daerah untuk menerapkan sistem online dalam perencanan dan penyusunan anggaran.

“Ini bukan lagi soal berani atau tidak (menerapkan e-planning dan e-budgeting), tapi itu memang merupakan sebuah keharusan. NH-Aziz berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Untuk itu, harus ada sistem itu yang diimplementasikan,” tegas NH.

Spontan Laode mengapresiasi komitmen NH-Aziz dan siap menagihnya bila kelak pasangan nomor urut satu itu terpilih. Laode yang juga akademisi Universitas Hasanuddin bahkan dengan nada bercanda sempat menyebut masa jabatannya di KPK segera habis dan akan kembali menjadi warga Makassar. Olehnya itu, ia berharap pimpinan Sulsel ke depan benar-benar bersih demi terciptanya kesejahteraan.

“Masa jabatan saya di KPK sisa dua tahun lagi, setelah itu saya juga bakalan pulang lagi ke Makassar. Kalau bapak-bapak (NH-Aziz) jadi gubernur dengan programnya, saya juga bisa ikutan sejahtera,” kelakar Laode yang diiringi tawa para panelis, pemandu acara dan NH-Aziz.

Di hadapan pimpinan KPK, NH juga sekaligus memaparkan lima strateginya bersama Aziz untuk menciptakan pemerintahan bersih dan transparan. Pertama, menghadirkan lingkungan kerja yang membentuk karakter pegawai jujur dan berintegritas. Kedua, menciptakan kepatuhan pegawai terhadap aturan. Ketiga, reformasi birokrasi menyangkut peningkatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan.

NH menyebut jurus keempat berupa memastikan pelaksanaan pekerjaan merujuk pada Standar Operasional Prosedur dan jurus kelima berupa penerapan sistem online, termasuk e-planning dan e-budgeting. “Sistem online itu menunjukkan pemerintahan yang transparan, dimana masyarakat bisa terlibat dan mengakses. Publik bisa tahu, mengamati dan memberikan masukan,” tuturnya.

Sementara itu, Aziz menambahkan penerapan sistem online tidak membuat pihaknya sepenuhnya lepas tangan. Kata dia, meski sudah ada e-planning dan e-budgeting, pengawasan tetap akan dilakukan secara ketat. Toh, bisa saja kecanggihan teknologi itu diakali oleh manusia. Makanya, pihaknya juga akan mengoptimalkan kinerja inspektorat. Pengawas internal itu akan diberikan kewenangan yang lebih luas.

Gagasan NH-Aziz dalam mencegah praktik KKN itu direspons positif oleh Laode. Ia sepakat dengan ide Aziz yang menyebut penerapan sistem online tidak boleh membuat aparatur pemerintahan yang berwenang lepas tangan dalam pengawasan. Kata Laode, gagasan NH-Aziz dalam melawan korupsi, terlebih dengan adanya kontrak politik patut diapresiasi. Tinggal menunggu, kata dia, bagaimana implementasinya. (**)