Di lain sisi, ada PKS yang tidak memenuhi syarat utama yaitu lahan inti, malah sudah beroperasi.

Satu juga kendala yang harus diatasi, yaitu bak tampung CPO terutama di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo. Berapa banyak pun PKS kalau bak tampung tidak memadai, tetap TBS busuk.

Awal Banggai, berpendapat  agar adanya support saja apa kepentingan petani kelapa sawit karna mereka yang merasakan dampaknya. Dan jika memang ada dampak lingkungan sekirannya pemda dapat mencarikan solusi.

“Menurut saya menutup pabrik bukanlah sebuah solusi yg tepat,” ujarnya.

Sedangka Gasali Walinono, beranggapan Mungkin ada baiknya Pemda Siapkan tanah 1000 hektar u dijadikan lahan inti PT JAS M.(HGU) Hitung-hitungannya Pemda punya Saham Lahan yang bisa menjadi Sumber pendapatan Pemda Luwu Utara.

PT Jas juga bisa mengajukan ke masyarakat yang berminat dijadikan lahannya sebgai kebun plasma. PT Jas yang koordinir pengelolaannya.

“Masyarakat tinggal terima untung bersihnya. Kehadiran PT JAS M. harus bisa dilihat sebagai peluang memberdayakan potensi dan peningkatan kesejahteraan. Tabe, hanya saran atau usul yang belum tentu matang,” katanya.

Sedangkan, Sarifuddin setuju penutupan PKS menurutnya, “Kalau kehadiran PKS lebih banyak mudaratnya bagi masyarakat lebih baik tutup, apalagi kalau PKS Jas Mulia tidak  mampu mengangkat ekonomi masyarakat, lebih baik angkat kaki,” tegasnya.

Sedangkan Mantan anggota DPRD mengatakan, “Pikirkan petani sawit kita cari solusi  yang terbaik tidak saling merugikan. Anggota DPRD Karimuddin menulis  saat kita bicara hajat hidup orang banyak, maka nurani kita tau mana yang pantas mana yang tak pantas,  saya bukan petani sawit tapi peduli akan pasar mereka,  urusan sawit itu dosa pemerintah kalau rakyat yanh di biarkan urus pasar sendiri,  pemerintah pernah bagi milyaran rupiah bibit sawit geratis,  terus tak punya pasar.” Imbuhnya.