Dalam suratnya itu, Menteri PANRB Asman Abnur juga menyampaikan beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral,” tulis Menteri Asman.

Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa,” jelas Asman.

Sebelumnya, Ketua Relawan DJM, Djuli Mambaya saat dihubungi melalui sambungan WhatsAppnya jelaskan bahwa relawan Jokowi sudah ratusan bahkan ribuan namun Relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) baru ada di Toraja.

Ditanya terkait tindakannya yang ikut berpolitik praktis, Djuli mengatakan, praktis bagaimana?

“Saya men-Doakan Jokowi Menang melawan kebatilan dalam memimpin negara Republik Indonesia.Kan terakhir-terakhir ini beliau di ganggu, direcokin padahal dia kan masih Presiden kita, bagaimana mau konsentrasi memimpin negara ini kalau dikit-dikit direcokin. Belum mundur atau blom masuk Tahapan Pilpres kan,” katanya singkat. (*)