MAKASSAR – Merespon rencana Polri, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK), menegaskan tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid.

Baca Juga : JK: IKN Akan Memberikan Otonomi Lebih Baik

Hal tersebut disampaikan usai melaksanakan Salat Jumat dan silaturahim dengan Pengurus Masjid Al- Markaz Al-Islami di Makassar, Jumat (28/1/2022).

“Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada di baiat di masjid, macam-macam,” tegas JK.

JK menambahkan, aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi pembuatan bom, pembentukan kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme. Sehingga, ia mendorong untuk memeriksa tempat tersebut.

“Kalau masalahnya begitu, periksa semua rumah-rumah kontrakan,” tambahnya.

Ia beranggapan, jika rencana ini terkait tentang sejumlah ustadz atau penceramah yang menyampaikan amar makruf nahi mungkar di masjid dengan cara mengkritik, hal itu memang ada. Tapi, semua hal tersebut tergantung temanya.

“Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara,” katanya.

Sebaliknya, jika memang ada yang bicara di masjid ingin memberontak pada negara. JK mempersilahkan pemerintah untuk bertindak tegas.

“Silahkan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Mabes Polri menyatakan akan memetakan masjid-masjid di Indonesia.

Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri, Brigjen Pol Umar Effendi mengatakan, pemetaan masjid merupakan salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme.

Hal itu disampaikan dalam agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme yang digelar MUI, Rabu (26/01/2022) lalu.

Baca Juga : Peringati Hari Relawan PMI 26 Desember, JK: Terima Kasih Relawan