Jakarta – Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan, Dr. Tri Satya Putri Naipospos mengapresiasi ketentuan yang ditetapkan saat melalulintaskan hewan rentan PMK, HRP dimasa wabah.

Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) menerbitkan revisi edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit mulut dan kuku, PMK pada hewan ternak ruminansia dengan rekayasa lalulintas hewan rawan PMK atau HRP.

Khusus HRP dengan tujuan hewan potong dan hewan kurban dari daerah bebas dapat dilalulintaskan untuk melintas/melewati area tidak bebas dengan memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran PMK, Kementan Himbau Peternak Ikuti Langkah Pencegahan

“Pemotongan segera dan ternak harus dibawah supervisi Otoritas Veteriner,” kata Tata, demikian biasa disapa saat memaparkan lalu lintas HRP di masa wabah.

Tata juga menyebutkan selain dibawah pengawasan ketat dan langsung dipotong, kendaraaan atau alat angkut yang digunakan juga harus dibersihkan dan didisinfeksi sebelum dan sesudah membawa HRP.

“Kebersihan alat angkut HRP juga harus didisinfeksi dengan cermat, untuk antisipasi penyebaran PMK,” katanya lagi.

Baca Juga: Langkah Kementan Jaga Pangan Nasional Dengan Sistem Pengawasan Internal

Sebagai informasi, Kementan telah mengumumkan status wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di 4 kabupaten Provinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Provinsi Aceh melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian sejak 5 Mei 2022, berdampak terhadap pelarangan lalu lintas hewan rentan PMK.

“Dengan pengawasan dan biosekuriti yang ketat, ternak sehat dapat melalui wilayah wabah, tertular dan terduga PMK. Hal ini untuk memenuhi ketahanan pangan dan hari raya kurban nanti,” kata Kepala Barantan, Bambang melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/05/2022).