JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Visa Second Home, namun pihak Kemenkumham menjelaskan bahwa masih tidak dapat diberlakukan karena belum mendapatkan aturan pelaksana dari kebijakan tersebut.

Baca Juga : Kerja Sama dengan KPU, Kakaknwil Kemenkumham Sulsel Siap Sukseskan Pemilu

Ia menjelaskan bahwa aturan umum yang memberikan kesempatan kepada WNA untuk menetap di Indonesia sudah tercatat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Keimigrasian yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun aturan pelaksana seperti peraturan menteri belum dikeluarkan, sehingga kebijakan Visa Second Home belum bisa diimplementasikan.

“Aturan umumnya sudah ada, PP 48/2021, tinggal menunggu aturan pelaksanaannya,” katanya dilansir dari CNNIndonesia.com.

Baca Juga:
Bahlil Berpesan Siapapun yang Memimpin Indonesia Wajib Lanjutkan IKN
DPR akan Tindaklanjuti Usulan untuk Revisi UU Desa
Asosiasi Pemerintah Tuntut DPR Segera Sahkan RUU Desa

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut Visa Second Home diperuntukkan bagi WNA yang ingin menghabiskan masa pensiun atau masa tua di Indonesia.

“Visa Second Home memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing, termasuk yang lanjut usia, yang ingin menetap di Indonesia,” kata Yasonna.