Fraksi DPRD Sulsel Sampaikan Pandangan Umum

Makassar, Rakyat News – Sebanyak 10 fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pandangan umum terkait Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat.

Juru Bicara Fraksi Golkar, H Abd D’Abbar Hi’az dalam pandangan fraksinya menyatakan angka serapan anggaran hingga saat ini tidak berbanding lurus dengan target yang diharapkan tercapai pada tahun 2019 ini.

“Seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, IPM, dan Gini Rasio. Selanjutnya, langkah konkrit apa untuk menjawab kondisi ini, mohon penjelasan,” paparnya.

Sedangkan Pendapatan Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp20,52 miliar lebih atau naik menjadi Rp9,91 trilun lebih, pihaknya meminta penjelasan peningkatan pendapatan ini bersumber dari apa saja.

Selain itu, semakin rendahnya porsi PAGU anggaran kepada beberapa Organisasai Perangkat Daerah (OPD), serta tidak berimbangnya secara proporsional antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

“Bahkan itu pun dilakukan rasionalisasi yang tidak rasional sehingga berimplikasi kepada capaian RPJMD 2013-2023, mohon penjelasan,” katanya.

Sementara Juru Bicara dari Fraksi NasDem, Desy Susanty Sutomo menyampaikan, sejauh ini dari pengamatan fraksinya, gubernur sebagai eksekusif tidak membuka ruang komunikasi dengan dengan DPRD, beberapa kali dewan mengundang untuk menghadiri sidang paripurna, tetapi gubernur tidak hadir dan hanya diwakili oleh pejabatnya.

“Seolah-olah gubernur mengatur jarak dan memandang DPRD adalah lembaga yang tidak penting. Apakah gubernur tidak mengetahui bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ataukah gubernur tahu tapi mengabaikannya,” unkap Desy.

Bahkan kesepahaman dan kesepakatan untuk bersama-sama membangun Sulsel semakin retak dan bila dibiarkan akan berdampak instabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketimpangan dalam menjalankan pembangunan.

Sebelum keretakan itu semakin terbuka dan demi rakyat Sulsel, maka satu-satunya jalan adalah gubernur dan wakil gubernur kembali berbenah diri, merekatkan keretakan itu, dan membangun harmonisasi kembali dengan dewan.