Fraksi NasDem juga mempertanyakan sejumlah program gubernur dan wakil gubernur yang sebutkan jika secara makro, target pembangunan yang telah disepakati yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40-7,80 persen. Inflasi sebesar 3,0-1,0. PDRB per Kapita sebesar Rp62,97 juta.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,97 persen. Kemiskinan sebesar 8,46 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,18 dan Gini Rasio sebesar 0,376.

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Darmawansyah Muin meminta penjelasan berkaitan dengan struktur Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2019, apakah alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung sudah proporsional.

Sementara Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Fadriaty AS juga mempertanyakan kebijakan pembangunan Rumah Sakit Regional yang akan dikerjakan pada 2020, apakah ada sistem dan ketersediaan Sumber Daya Manusia-nya.

Baca Juga:
Unjuk Rasa Kompi Sulsel di DPRD Sulsel, Tuntut Masalah Pendidikan
DPRD Sulsel Atensi Penyakit Antraks Pada Hewan
Dikunjungi Banggar DPRD Sulsel, Pemkab Takalar Minta Anggaran Perbaikan Jalan

Pemangkasan anggaran pada sejumlah OPD termasuk pada OPD yang mengalami pelimpahan kewenangan dari daerah ke Provinsi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan yang juga memiliki kantor cabang di daerah.

“Seharusnya pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pada dinas tersebut untuk menunjang kinerjanya. Sebab, kami melihat dengan volume dan tantangan yang dihadapi, anggaran yang dialokasikan belum sebanding misalnya pada domain Dinas pertambangan nantinya dikelola Dinas Kehutanan,” ungkap dia.

Sementara Ketua Fraksi Ummat Bersatu, Irwan Hamid, mendorong agar desain Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, serta berdaya tahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Desain Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 perlu diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan penciptaan lapangan kerja di 2019 seperti disampaikan gubernur dalam Rapat Paripurna pada Rabu, 5 September 2019.

Fraksi PPP melalui Juru bicaranya Amran Aminullah menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2019 agar mendapatkan perhatian dari Gubernur dan segenap jajarannya.