RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia berpesan kepada siapapun yang menjadi pemimpin, maka wajib untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan,” kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023), dikutip Kompas TV yang dilansir dari Kompas.com.

Bahlil mengungkap, banyak investor yang kini mulai meragukan pembangunan IKN Nusantara. Sebab, ada calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 yang mengkritik megaproyek itu.

“Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor,” ujarnya.

Bahlil tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud. Namun, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

Ketika UU IKN dirumuskan pun, kata Bahlil, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setuju. “Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik,” katanya.

Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian yang panjang dengan melibatkan para ahli. Pemerintah tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN.

Katanya, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di bagian tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kita baru.

Bahlil juga menyebut, pembangunan IKN sudah berjalan. Sejauh ini, tengah dikerjakan pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.