RAKYAT.NEWS, BEKASI – Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Ade Rahmat Karyadi menganggap pihak Kementrian Perhubungan (Kemenhub) perlu melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal perizinan.

Bukan tanpa alasan, Ade mengajukan hal ini karena menurutnya masih terdapat kendala di lapangan mengenai pendataan PO Bus di wilayah Kota Bekasi.

“Sekarang, terserah (Dinas Perhubungan) Kota dan Kabupatennya, mau tidak menelusuri (PO Bus Pariwisata),” ujar dia.

Artinya, Ade menilai bahwa semua perlu alokasi anggaran khusus kegiatan pendataan tersebut.

Yang terpenting, ketika Dinas Perhubungan (Dishub) Kota dan Kabupaten dilibatkan oleh Kementrian Perhubungan.

“Mau bahasanya rekom, yang penting dishub Kota dan Kabupaten tau (alamat PO Bus Pariwisata),” tandas dia.

Respons Tewasnya Rombongan Pelajar SMK di Depok.

“Baru keluar surat edaran dari Pj Gubernur Jawa Barat. Mengenai Study Tour itu, sementara melakukan Rancek oleh penguji kendaraan bermotor,” kata Kepala Seksi Angkutan dan Sarana Dishub Kota Bekasi, Latuharry.

“Untuk memastikan, kendaraan tersebut layak jalan atau tidak. Ketika sudah dinyatakan layak oleh Penguji, nanti diarahkan ke Dinas Perhubungan untuk diminta dokumennya,” lanjutnya.

Berdasarkan surat tersebut, setiap sekolah yang akan menjalankan study tour harus memastikan kendaraan layak jalan melalui Rancek tersebut.