RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara meskipun tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Badan Legislasi DPR RI menyebut UU Kementerian bersifat kumulatif terbuka karena didasarkan pada putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011. Revisi mulai dimulai pada masa sidang V hingga 11 Juli mendatang.

Revisi UU itu bersamaan dengan wacana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ke depan akan menambah jumlah kementerian dari semula maksimal 34 menjadi 40 kursi.

“Kita berharap fraksi-fraksi mengirimkan nama, Panja seperti biasanya. Jadi setelah ini kita lanjutkan waktunya, kita umumkan kapan rapat panja akan dilakukan,” Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi dalam rapat perdana, Selasa (14/5/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menolak revisi UU Kementerian. Ia mengkritik rencana tersebut karena hanya untuk mengakomodir semua kekuatan politik pendukung pemerintah.

Ia berpendapat UU Kementerian yang berlaku kini masih visioner dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan global di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tak menentu.

“Kementerian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik,” kata Hasto di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan hanya meminta penghapusan pada Pasal 10 dalam UU Kementerian yang dinilai bertentangan dengan UUD. Pasal itu mengatur soal kewenangan presiden untuk menunjuk wakil menteri.

Namun, menurut Baleg, revisi tidak harus terbatas pada Pasal 10. Artinya, usulan perubahan pasal lain tetap dimungkinkan sebab putusan MK tak membatasi itu.

“Soal materinya itu tidak dibatasi hanya yang diputuskan MK atau tidak. Itu tidak membatasi kita untuk tidak membahas materi muatan yang lain,” kata Ketua Baleg, Suprarman Andi Agtas.