RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengatakan, sebagai draf, naskah Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang beredar, muncul dalam beberapa versi dan belum sempurna sehingga multitafsir.

Lagi pula, kata Meutya, tahapan draf RUU Penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi (Baleg) DPR yang berarti belum ada pembahasan dengan pemerintah.

Meutya bilang, pihaknya tidak ada niat untuk mengecilkan peran media massa lewat RUU Penyiaran yang saat ini tengah berproses di DPR.

Meutya mengaku memiliki hubungan yang baik dengan para pemangku di industri media, termasuk dengan Dewan Pers selalu mitra kerja. Menurut Meutya, keberlangsungan media yang sehat tetap menjadi hal penting.

“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I DPR untuk mengecilkan peran Pers,” kata dia, Kamis (16/5/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

Sementara, hasil rapat internal Komisi I DPR RI yang berlangsung pada 15 Mei lalu, sepakat agar Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran mempelajari kembali naskah RUU tersebut.

Meutya menegaskan pihaknya akan membuka ruang yang luas kepada masyarakat selama pembahasan RUU Penyiaran.

“Komisi I DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat tentu setelah menjadi RUU maka RUU akan diumumkan ke publik secara resmi,” katanya.

Sejumlah pihak melontarkan kritik keras terhadap revisi UU Penyiaran karena dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial, terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Dewan Pers menilai RUU Penyiaran akan mengekang kemerdekaan pers dan melahirkan produk jurnalistik yang buruk. Salah satu poin yang mereka tolak adalah adanya larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi yang termuat dalam Pasal 50 RUU.

“Kalau dibuat singkat, seluruh komunitas pers menolak Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang sekarang disusun oleh Baleg DPR RI. Kalau diteruskan, DPR akan berhadapan dengan komunitas pers,” ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu di kantornya, Jakarta, Selasa (14/5/2024).