RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) memandang perlu sosialiasi Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara berkelanjutan di lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban ASN,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Nanang Subandi, Selasa (21/5/2024).

Nanang menekankan bahwa begitu banyak peraturan yang harus diikuti oleh semua ASN. “Karena dapat mengakibatkan dampak hukum terhadap ASN, instansi, dan pemerintah atau negara seperti hukum pidana, misalnya penyalahgunaan narkotika, korupsi, dan lainnya,” kata Nanang.

Ini semua, kata Nanang, untuk memahami peraturan yang dapat menjerat ASN ke ranah hukum.

Sebelumnya, Penggiat anti narkotika, Ainsyam menyoroti perilaku seorang oknum ASN Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung berinisial HP (42) yang digrebek saat berpesta narkoba di salah satu tempat karaoke di Jalan Kalibokor Selatan, Barata Jaya, Gubeng, Surabaya.

Berdasarkan keterangan dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, AKBP Windy Syafutra, penggerebekan dilakukan pada hari Rabu (15/5/2024) pukul 20.30 WIB.

“Dari tujuh orang yang diamankan, satu di antaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ainsyam mempertanyakan tentang program P4GN di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Atas kejadian ini, Ainsyam sebagai Ketua Yayasan Gugus Tugas Narkotika Nusantara Kota Bekasi menilai perlu menggaungkan kembali program sosialisasi P4GN di lingkungan pemerintahan daerah.

“Ingat sosialisais P4GN dan test urine harus terus dijalankan sesuai Intruksi Presiden nomor 2 tahun 2020,” tutupnya.