Pemerintah Provinsi juga mendorong para pelaku UMKM untuk bisa masuk di aplikasi yang sudah disediakan oleh Pemprov.

“UMKM kita dorong untuk masuk di aplikasi Baju Bodo, sekarang kurang lebih 600 pelaku UMKM yang sudah join dalam aplikasi Baju Bodo ini. Kita berharap semua bisa masuk,” harapnya.

Dan yang perlu kita lakukan, bagaimana produk UMKM kita ini betul-betul bisa sesuai dengan standar konsumen. Jadi standarisasi konsumen seperti apa? Kan, konsumen tiap negara itu berbeda-beda. Bisa saja Negara Eropa berbeda dengan Asia.

Dalam pendampingan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM juga menggandeng BSI, Kanwil Agama untuk sertifikasi halal serta Kementerian Hukum dan Ham yang berkaitan dengan sertifikasi merek.

Pewarta: Hardi