MAKASSAR- Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menggelar Pemaparan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Selatan untuk periode s.d. 31 Juli 2023 yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara (GKN II) Makassar, Selasa (15/8/2023).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi memaparkan terkait pertumbuhan ekonomi Nasional terbaik kedua mengalahkan Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Sedangkam pertumbuhanan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibandingkan nasional.

“Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada Semester I 2023 mencapai 5,1% (yoy) sebagai terbaik kedua di dunia setelah Tiongkok dan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. PDB Kuartal II 2023 tumbuh sebesar 5,17%. Sedangkan berdasarkan data BPS, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II 2023 tumbuh 5,00%. Pertumbuhan YoY secara kumulatif sedikit di atas nasional,” katanya.

Sementar itu Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio mengatakan target pajak Sulawesi Selatan mengalami peningkatan berasal dari PPH, PPN dan PPnBM yang mencapai target dan mengalami pertumbuhan yang siginifikan.

“Pertumbuhan yang cukup siginifikan sebesar 28,7%, dengan realisasi sebesar Rp3,06 Triliun dari target Rp5,81 Triliun, yang disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan harga komiditas dan penyesuaian Tarif PPN 11%. PPh 21 meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan masa (Upah dan Gaji) dari Wajib Pajak Sektor Jasa Keuangan utamanya Perbankan. Kinerja PPh Badan yang tumbuh baik sebesar 9,7% ditopang oleh tingginya penerimaan dari setoran masa Sektor Perdagangan dan Pertambangan,” ujarnya.

sedangkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai( DJBC) Sulbagsel, Nugroho Wahyu Widodo memaparkan terkait peningkatan penerimaan bea dan cukai yang dipengaruhi oleh tarif CHT dan peningkatan ekspor.

“Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp203,94 Miliar atau 65,25% dari target penerimaan tahun 2023. Peningkatan penerimaan bea dan cukai dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT dan peningkatan produksi kakao ekspor, kontribusi Palm Kernel Shell serta realisasi impor gula,” katanya.

Disisi yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Sulseltrabar, Arif Wintarto Yuwono memaparkan dari sisi kinerja pengelolaan kekayaan negara juga telah dilakukan sertipikasi terhadap 2.058 dari target sertifikasi 7.791 bidang tanah BMN dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah.

“Perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah serta menyelenggarakan tertib administrasi dan mengamankan BMN berupa tanah sampai dengan bulan Juli 2023 telah dilakukan 1.420 dari target 2.153 kali lelang dengan kontribusi sebesar Rp826,84 Miliar. Sedangkan penyelesaian outstanding dari 101 berkas piutang negara mencapai Rp29,97 Miliar,” pintahnya.

Sementara itu, Local Expert Akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, H. Marsuki, Prof., Ph.D., DEA berharap kedepanya pihak pemerintah dapat memaksimalkan APBN/APBD yang selama ini belum maksimal.

“Saya berharap hasil kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan perlu dioptimalkan, agar mewarnai penerimaan APBN/APBD selain pajak. Indikator tersebut sebenarnya sudah ada dalam APBN/APBD, namun belum dioptimalkan sepenuhnya. Ini menjadi tugas Pemerintah untuk dapat memaksimalkan hal tersebut,” tutupnya.

Sekadar diketahui acara ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Nugroho Wahyu Widodo, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Arif Wintarto Yuwono, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio, Statistisi Ahli Madya KF Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Sulsel, Suri Handayani dan Local Expert Akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak H. Marsuki, Prof., Ph.D.,DEA.