KPPU Gelar Sidang Perdana Keterlambatan Notifikasi Akuisisi GCA 2016 Holding Limited Oleh APF Holdings I, L.P.

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hari senin(21/8/2023) melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan perdana atas Perkara Nomor 09/KPPUM/2023 terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan atau notifikasi pengambilalihan saham GCA2016 Holdings Limited (GCA2016) yang dilakukan oleh APF Holdings I, L.P (APF) di Kantor KPPU Jalan Ir.Juanda No.36, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selasa(22/8/2023).

Sidang yang dilaksanakan secara luring ini beragendakan Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU.

Awal perkara berasal dari akuisisi yang dilakukan APF atas saham GCA2016 pada tahun 2021, APF merupakan perusahaan dengan berbagai aktivitas investasi seperti
mengambil alih atau memperdagangkan investasi portofolio, sementara GCA2016
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mengambil alih, memiliki, mengoperasikan, menyewakan, dan menjual container pelayaran.

Transaksi akuisisi tersebut berdasarkan
Kementerian Hukum dan HAM, berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 22 Desember
2021.

Berdasarkan peraturan, APF memenuhi berbagai ketentuan (khususnya nilai aset/penjualan gabungan) bagi perusahaan yang wajib melakukan pemberitahuan, sehingga harus melakukan notifikasi kepada KPPU 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi tersebut efektif secara yuridis.

Terdapat penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60(enam puluh) hari sejalan dengan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Atas ketentuan tersebut, APF harusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham GCA2016 paling lambat pada tanggal 18 Maret 2022.

Namun, KPPU baru menerima laporan pemberitahuan tersebut pada tanggal 23 Maret 2022, sehingga dapat diduga APF melakukan keterlambatan pemberitahuan selama 3 (tiga) hari dan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.