Korupsi,Rakyat News – Gegara pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udaya mangkrak dan tak jelas juntrungan penyelesaian kasusnya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) gugat KPK di praperadilan karena dinilai menghentikan perkara secara tidak sah.

Dalam gugatannya, Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memaparkan, pada proyek dengan kerugian negara mencapai Rp25,9 miliar itu M Nazaruddin lah sebagai aktor intelektual kasus tersebut.

Sayangnya, hingga kini mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu belum juga dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Padahal, menurut Boyamin, secara jelas dan gamblang proyek ini menguntungkan Nazaruddin dan perusahaannya PT Anak Negeri dan PT Anugerah Grup sebesar 10,2 miliar.

“Hal itu sebagaimana tertuang dalam dakwaan terhadap Dudung Purwadi yang di mana disebutkan jika Nazaruddin lah yang mengatur proyek ini melalui penganggaran di DPR RI yang melibatkan PT DGI dan Made Bergawa,” ujarnya, Selasa 14 November 2017.


Menurut Boyamin, jika KPK tak memproses lebih jauh Nazaruddin, maka hal itu berarti KPK elah menghentikan penyidikan terhadap KPK dengan cara tidak sah. Padahal, dari audit BPKP, proyek yang dianggarkan pada tahun 2009 dan 2010 lalu jelas-jelas merugikan negara dan menyeret nama Nazaruddin.

“Sehingga, tergugat (KPK) harus memproses kasus ini. Jika tidak, berarti tergugat telah menghentikan kasus ini secara tidak sah,” papar dia.

Ketua Majelis Hakim Novita Riama menunda persidangan untuk dilanjutkan pada pada Rabu 15 November 2017 dengan agenda pembacaan tanggapan dari KPK. Ditemui di luar persidangan, Boyamin mengaku gugatan ini dilayangkan untuk kepentingan masyarakat Bali.

“Gugatan ini demi kepentingan masyarakat Bali. Seharusnya masyarakat Bali memiliki rumah sakit yang bagus. Tetapi karena dikorupsi, proyek itu mangkrak. Saat ini kasus ini seperti menggantung. Itu sebabnya gugatan ini dilayangkan agar kerugian negara dapat dikembalikan,” katanya.