Makasar, Rakyat News – Kepala Kanwil BPN provinsi Sulawesi-selatan dilaporkan ke ombudsman oleh Institut Makna Indonesia (IMI) atas dugaan indikasi nepotisme dan mal administrasi dari seleksi penerimaan pegawai tidak tetap baru-baru ini.

Hadrawi, salah satu pengurus IMI mempertanyakan transparansi dari penyeleksian pegawai tidak tetap di Kanwil BPN provinsi sulawesi-selatan. Dia menduga banyak calon peserta yang mendaftar tidak diakomodir berkasnya dan malah di tolak.

Dia mencontohkan salah seorang peserta atas nama Ruslan beserta duarekannya. Ketiganya menurut dia telah memasukkan berkas ke kantor BPN Gowa kemudian diarahkan untuk langsung ke kantor kanwil BPN Provinsi, hingga di kantor BPN tidak ada respon.

“Sampai di Kanwil BPN Sulsel,malah panitianya mengatakan sudah tidak terima berkas lagi dan untuk Kabupaten Gowa sudah cukup, padahal mereka diarahkan langsung oleh BPN gowa” jelasnya.

Lanjut Staf Ahli anggota DPR RI Azikin Sholatan itu menilai indikasi praktek nepotisme dan mal administrasi di seleksi penerimaan pegawai tidak tetap ini sangat jelas, sebab ada berkas yang diterima dan ada berkas yang ditolak di hari dan ditempat yang sama yakni kantor BPN Sulsel, padahal semua masyarakat indonesia terkhusus masyarakat sulawesi-selatan mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta pada rekrutmen pegawai tidak tetap di Kanwil BPN Sul-sel.

Hadrawi yang juga Mantan Ketua BEM FIP UNM itu menyesalkan atas adanya indikasi “permainan” di Kantor Kanwil BPN sul-sel, dan uniknya ada pegawai BPN yang marah bila dipertanyakan.
Dalam pelaporan itu, IMI diterima langsung oleh Kepala perwakilan ombudsman RI Subhan Djoer bersama asisten St.Dwi Adiyah Pratiwi.
“Kami menerima laporan dari lembaga Institut Makna Indonesia dan kami akan menindak lanjuti laporan tersebut paling lambat 14 hari kerja” pungkas Dwi Adiyah. (*)